A Review Of reformasi intelijen

A Review Of reformasi intelijen

Blog Article

Politik Islam di Indonesia tampak sedang mengarah pada upaya untuk melakukan sintesis antara tradisi pemikiran politik yang simbolis dengan yang substansialis. Hal ini bisa dibuktikan dengan Keberhasilan Soeharto menyederhanakan partai politik menjadi tiga mainstream politik, yakni social demokrat (Golkar), nasionalis (PDI), dan Islam (PPP) merupakan keberhasilan Soeharto yang harus diacungi jempol. Bila tiga mainstream politik itu dihidupkan kembali dalam bentuk baru, dan diletakkan pada fase lima belas tahun reformasi, saya sangat meyakini bahwa partisipasi pemilih terhadap partai politik Islam akan berbanding lurus dengan kekuatan pemilih mayoritas beragama Islam.

[22] Hence, the military bodies attached for the civilian federal government in the end performed an intelligence ‘operate’ to protect in opposition to just what the Orde Baru

Sebagai badan administrasi dan dukungan kegiatan yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan resmi di Amerika Serikat dan di luar negeri.

Dinas intelijen Prancis seharusnya dibongkar setelah terjadinya serangkaian serangan teror di Paris, demikian usulan komisi parlemen negara itu.

Kekuatan kontra intelijen juga sangat dibutuhkan dalam rangka menjaga kedaulatan dan mewaspai infiltrasi pihak luar yang sewaktu-waktu dapat menyerang.

Sebagai pengambil kebijakan pada level daerah, Hasto memahami fungsi intelijen sehingga bisa memanfaatkan produk intelijen tersebut untuk menunjang tugas-tugasnya sebagai kepala daerah.

It lacked, nevertheless, provisions for intelligence accountability and professionalism. For civil society, the draft submitted for discussion in parliament might have the same legitimacy as intelligence companies and functions undertaken beneath authoritarian rule.

Kultur intelijen yang tertutup dan profesional juga perlu diperkuat. Pengawasan yang ketat terhadap BIN diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan.

(1) Every single person shall be absolutely free to select also to apply the faith of his/her option, to choose one’s schooling, to select one’s employment, to select one’s citizenship, and to select one’s place of home inside the state territory, to go away it and to subsequently return to it.

GlobaLex is delivered being an info service only and is not intended to present, and should not be relied on being a supply of, authorized advice. End users need to consult qualified industry experts relating to the applying from the legislation to specific conditions.

Any person who intentionally in creating incites in community to dedicate a punishable act, a violent motion against the public authority or almost every other disobedience, possibly to a statutory provision or to an Formal get issued less than a statutory provision, shall be punished by a highest imprisonment of 6 yrs or a greatest high-quality of 300 Rupiahs.

Etimologis kata “Telik Sandi” sendiri merupakan gabungan kata “telik,” yang berarti cermat dan teliti, dengan “sandi,” yang berarti rahasia. Oleh karena itu, Telik Sandi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang-orang cerdas yang memiliki sifat rahasia, dan mereka ditugaskan dengan tugas yang memerlukan kecermatan dan ketelitian, seperti memata-matai kerajaan lain atas perintah kerajaan atau penguasa.

Secara etimologis, otonomi daerah merupakan serapan bahasa asing yaitu berasal dari bahasa Yunani. Automobile artinya ‘sendiri’ dan namous berarti ‘hukum’. Berarti otonomi daerah adalah kawasan yang memiliki hukum tersendiri. Kemudia pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), otonomi daerah adalah diberi pengertian sebagai hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Otonomi daerah seluas-luasnya merupakan istilah yang sering disuarakan oleh banyak orang terutama para akademisi. Otonomi daerah bukan hal baru klik disini bagi Indonesia. Jika melihat catatan sejarah, dapat terlihat perjalanan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang otonomi daerah dari masa kolonial Belanda hingga Indonesia merdeka. Menurut Amrin Banjarnahor (2013), kolonial Belanda memberikan wewenang pada beberapa daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri, terutama untuk daerah-daerah jajahan di Pulau Jawa.

UU tersebut juga mengatur batas-batas dan ketentuan-ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi intelijen.